Pertanyakan kemauan: penguasa Indonesia tidak berkomitmen hapuskan kekejian erotis

Artikel ini siap bernas norma Inggris dekat Georgetown Journal of International Affairs.

Dengan dihilangkannya istilah “pemansuhan” sejak RUU kekejian erotis dekat Indonesia, kelihatan bahwa orang ini kagak kembali mencari jalan menjumpai menyingkirkan kekejian erotis memperbedakan cuma hanya menghukumnya cuma.

Meskipun bernas sebagian dasawarsa pernah berdiri sececah perkembangan kerukunan seks selanjutnya sensualitas dekat Indonesia, walakin operasi jelas tinggal terhad. Bersamaan serta RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) yg kagak kembali berpusat atas pencegahan kekejian erotis, keterikatan orang atas warganya tertib dipertanyakan.

****
RUU Indonesia menjumpai membuang kekejian erotis tinggal segera terbiarkan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) perdana serokan diusulkan atas tarikh 2016, selanjutnya kendatipun sudah menghadapi penuh modifikasi yg diperdebatkan-paling segar dekat tarikh 2021- tinggal belum berdiri kejelasan menyapu bila RUU tercatat hendak disahkan.

Dalam tulisan terbarunya, RUU yg sudah menghadapi pengecilan sejak sembilan selaku catur tokoh kekejian erotis. Ini menyiratkan serta pasti kekalahan penguasa selanjutnya runtunan mahkamah Indonesia bernas menukil gerak-gerik bermoral yg berkhasiat bab kekejian erotis atas awak negaranya terkoteng-koteng, khususnya atas hawa selanjutnya tubuh peguyuban LGBTQI+. Lima tokoh kekejian erotis yg dihapuskan dekat antaranya beristri mensyaratkan, pengguguran mensyaratkan, perlucahan mensyaratkan, perbudakan erotis selanjutnya teratu erotis.

Selain itu, RUU yg bertukar tengara selaku RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta nyata menyiratkan bahwa istilah ‘pemansuhan’ tidak kembali urgen. Memasuki waktu kapasitas keduanya, Presiden Joko Widodo patut cepat menukil aksi lantaran tajuk kekejian erotis selanjutnya pribumi lebih menumpuk dekat waktu wabah.

Ketika Indonesia menginjak menganut pengertian kerakyatan atas tarikh 1998 sesudah kasus dilengserkannya komandan tiranis, Presiden Suharto, berdiri penuh asa menjumpai merealisasikan kufu seks selanjutnya sensualitas.

Ada sebesar modifikasi yg masa ini pernah menginjak berperan kaya penjadian Komnas Perempuan. Tahun-tahun depan kerakyatan Indonesia membentuk waktu dekat mana orang menegakkan dasar yg kokoh porsi semesta warganya. Bahkan, Indonesia menegakkan prinsip ini dekat kepada asal usul yg selalu serokan selaku menyentak membawa keberbagaian seks selanjutnya sensualitas.

Sejarah yg congah hendak kerukunan seks selanjutnya sensualitas

Sama kaya kerajaan lainnya, Indonesia menyimpan waktu arkian yg kelompok tercantol seks selanjutnya kerukunan erotis, walakin berdiri ciri bahwa asosiasi terkadang membawa situasi ini. Salah tunggal replika yg memberentang kepedulian semesta (sama dengan lintas komedi Robert Wilson berjudul Galigo) yg berpunca sejak Sulawesi Selatan.

Terdapat ciri terdaftar sejak pendakwah yg meluluskan perjalan ke Sulawesi Selatan atas tarikh 1500-an yg menuturkan bab bissu, komandan kerohanian androgini yg memilih ketahanan serta pembawaan menghubungkan unsur-unsur hawa/laki/jantan/kewanitaan.

Hanya sama dengan peguyuban eksponen kerohanian yg sudah tempo berfungsi dekat Sulawesi Selatan, terlingkungi bernas menyediakan perkawinan pihak berkuasa. Jauh sejak barang apa yg disebut selaku pengadopsian akal budi barat, gendongan, inklusivitas seks selanjutnya kerukunan sensualitas kaya itu pernah berdiri sebelum Westernisasi rasio buncit terlaksana. Bahkan, getah perca pendakwah Eropa lah yg menembis caci pemegang adikara dekat Sulawesi Selatan lantaran memandang komandan kerohanian bissu yg kontradiktif selaku seks selanjutnya sensualitas.

Salahkan akal budi barat

Terlepas sejak asal usul ini, silang pendapat semasa yg menonjol dekat Indonesia memposisikan kerukunan seks selanjutnya sensualitas selaku rakitan mendatangkan ganjil yg kagak diinginkan. Penempatan luapan seks alias sensualitas dekat asing penopang cis-heteronormatif inilah yg menghambat pengukuhan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Orang-orang kaya eksponen aliran reaksioner selanjutnya sebagian politisi yg memandang RUU ini mengabarkan bahwa asalkan RUU ini disahkan, hendak problematis menyingkirkan individu Indonesia sejak bertalian gender serta sapa pula yg mereka suka.

Pemikiran menyimpang ini saja menjelma bernas pengoperasian kuliah sensualitas global yg menerkam faktor konsensual selanjutnya SOGIESC (Orientasi Seksual, Identitas Gender, Ekspresi, Karakteristik Seks).

Misalnya, berdiri apresiasi yg melenceng bahwa asalkan kita mengajarkan rancangan konsensual gender untuk anak-anak kita, artinya kita menyandung golongan baru menjumpai bertalian gender, sedangkan mengajarkan SOGIESC bermaslahat memindahkan jurusan erotis selanjutnya ciri-ciri seks seseorang. Pola budi reaksioner ini bertemu muka serta hujah bahwa kuliah sensualitas global malah mengayomi ibnu sejak kekejian erotis.

Tingginya tajuk kekejian berbasis seks

Walaupun temuan terbaik sejak penilikan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kekerasan Terhadap Perempuan) dekat Jakarta mengucapkan bahwa seputar tunggal sejak tiga perempuan serta mengencangi umur 15 engat 64 tarikh tertera suah menghadapi bermacam-macam tokoh kekejian bernas sebangun mereka, walakin langkah berumur sejak persiapan konstitusi ini mantap dihentikan.

Meskipun bukti formal sekeliling kekejian atas penduduk LGBTQI+ kagak memenuhi, warta sejak Jam Tangan Hak Asasi Manusia mencetak adanya tajuk kekejian yg merisaukan bernas cakupan jurusan erotis selanjutnya ciri-ciri seks, dimulai sejak penyergapan petugas keamanan yg teratur engat ditelanjangi, diperkosa selanjutnya dibakar hidup-hidup.

Sementara situasinya sabur, menongol sebagian paparan yg menggotong asa. Misalnya, belum lama BBC menerbitkan sebuah informasi yg membawakan Amara Alfikar, seorang mabuk laki-laki yg saja membentuk eksponen aliran pangkal Indonesia.

Kisah Amar Alfikar menginspirasi penuh situasi, pertama lantaran beliau mengekspos dengan cara apa Islam, yg kerap serokan disamarkan selaku antiwirawan sejak kerukunan seks selanjutnya sensualitas, mengakomodasikan keanekaan tercatat.

Bahkan, kali getah perca pendakwah Portugis berasal ke Sulawesi Selatan atas seratus tahun ke-16 bertujuan menjumpai memindahkan agama populasi setempat selaku Kristen, bissu merekomendasikan getah perca tubagus menjumpai memperoleh prasaran transformasi aliran sejak kasid Muslim yg berdiri dekat situ atas periode yg sekata. Bissu mengabarkan bahwa bernas Islam, mereka pandai mengamati bekas porsi sendiri mereka terkoteng-koteng yg kagak pandai mereka langut bernas tokoh kekristenan yg dihadirkan. Tentu cuma alasan-alasan asing kintil berfungsi bernas asosiasi dekat Sulawesi Utara yg memperoleh Islam selaku religi mereka, selanjutnya menolak Kristen. Namun, tertib dicatat bahwa individu Portugis mengecap bissu selaku inhibisi terbaik menjumpai komisi mereka.

Penguatan konservatisme aliran selanjutnya ketatanegaraan, yg didasarkan atas filsafat seksis, homofobia, selanjutnya transfobia yg perkasa menghasilkan RUU Kriminalisasi Kekerasan Seksual dekat Indonesia problematis menjumpai  disahkan. Dalam bermacam-macam situasi, memang menggirangkan mengamati keanekaan cogah bertekun sejak intonasi wabah. COVID-19 sudah membagikan pengaruh yg mudarat selanjutnya membinasakan porsi hawa selanjutnya peguyuban LGBTQI+ dekat Indonesia.

Akses rutin servis kebugaran erotis selanjutnya reproduksi, kaya kontrasepsi hormonal, penyembuhan antiretroviral (ARV) kondom selanjutnya kalender menjumpai menjangkau penduduk peka, menghadapi pengecilan yg istimewa lantaran sendang kecakapan yg berdiri dialihkan menjumpai mendera COVID-19.

Ketika orang-orang beranjangsana ke keleluasaan kebugaran menjumpai membaca pembelaan selanjutnya vaksinasi COVID 19, penuh yg menghadapi buah simalakama bernas mengucapkan hal kebugaran yg mendasarinya, kaya misalnya HIV, yg disebabkan sama kerikuhan hendak ditolak lantaran menyimpan kualitas kebugaran yg privat. Target kekejian yg menyesatkan peka, yakni hawa transgender, menyimpan susukan terhad ke pembelaan kebugaran lantaran pembedaan yg menjolok, selanjutnya kurangnya susukan ke pemilihan kada dikarenakan sebagian sejak mereka dipaksa menjumpai membelakangi bait atas umur baru.

Kurangnya debet

Awalnya diusulkan atas 26 Januari 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diusulkan menjumpai menopang mengayomi awak kerajaan Indonesia sejak kekejian erotis. RUU PKS saja awalnya berhajat menjumpai mencegah kekejian erotis selanjutnya membagikan bertambah penuh benar untuk penyintas, terlingkungi penyintas perkosaan bernas perkawinan. Komnas Perempuan selanjutnya Forum Penyedia Layanan membentuk pengusul depan RUU PKS. Namun mulai tarikh 2016, RUU ini cuma mengeram dekat mahkamah. Pada tarikh 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyingkirkan pembahasannya serta argumen “teka-teki problematis.”

RUU corak Agustus 2021 menyimpan sebagian antagonisme sejak RUU aslinya. Misalnya, masa ini cuma diperoleh lima tokoh kekejian erotis yg diakui, tak sembilan sebagai halnya sebelumnya. Kelima tokoh tercatat sama dengan: Pelecehan Seksual (Pasal 2), Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 3), Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4), Eksploitasi Seksual (Pasal 5), selanjutnya langkah Pidana Kekerasan Seksual yg disertai serta langkah kriminalitas lainnya (Pasal 6). Sungguh mengibakan bahwa fokusnya masa ini suci atas penuntutan aksi pidana selanjutnya atas tajuk mana pula kagak difokuskan atas pemberantasan kekejian erotis mulai depan.

RUU Kekerasan Seksual yg Berpusat atas Penyintas dekat Indonesia?

Perspektif yg bertumpu atas penyintas angsal memindahkan kebahagiaan hawa bernas asosiasi serta berporos atas prinsip-prinsip keseimbangan selanjutnya kredibilitas.


Ada sebagian kesulitan sejak RUU tercatat. Misalnya, RUU yg direvisi mengusulkan bukan main sececah benteng porsi penyintas kekejian erotis. Aparat penegak kada cuma hendak mengamalkan semampunya menjumpai membawa getah perca alamat, selanjutnya ini cuma hendak memperburuk posisi sejak getah perca alamat. RUU yg direvisi saja cuma membagikan sececah gendongan untuk departemen alias dinas menjumpai mengayomi getah perca penyintas. Pemerintah kagak dimandatkan menjumpai membawa alamat selanjutnya kagak berdiri gaya yg meminta mereka menjumpai membawa alamat. Selain itu, RUU yg direvisi kagak mensyariatkan servis kaya Pusat Layanan Terpadu menjumpai membawa getah perca alamat.

Peran servis benteng kaya paralegal menjumpai menopang alamat sudah dihapus. RUU yg direvisi kagak membawa kebutuhan selanjutnya keinginan privat sejak getah perca alamat penyandang disabilitas. Dengan seperti itu, kagak berdiri gendongan menjumpai merekrut ahli norma sein alias andil mental. Terakhir, RUU yg direvisi kagak mengelompokkan kekejian seks berbasis online.

Namun seperti itu, bukan main urgen diingat bahwa penguasa Indonesia patut menyalahi suara-suara yg kontradiktif selanjutnya menyadari urgensi menjumpai menyetujui RUU ini, kendatipun bernas corak yg bertambah lempung sejak RUU ini cuma mengusulkan sececah benteng sejak kekejian erotis. Pengesahannya hendak selaku sikap perdana menjumpai menandakan kebahagiaan awak dekat kerajaan mereka terkoteng-koteng.

Diterjemahkan sama:

  • Putri Nurul A’la – Magister Interpreting selanjutnya Translation dekat Monash University, Australia.
  • Ashanti Dayani Ajengpitaloka -Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dekat Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
  • Silvia Cristine Hasianta Manurung – Mahasiswa Pascasarjana dekat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Author: Ethan Butler